Peraturan/Kebijakan

PERATURAN DAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial merupakan kebijakan strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga fungsi lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan nasional di bidang kehutanan.

Pelaksanaan Perhutanan Sosial berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Landasan Hukum Perhutanan Sosial

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
   Menegaskan bahwa hutan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga fungsi lindung, konservasi, dan produksi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   Mengatur penyederhanaan perizinan berusaha di bidang kehutanan serta penguatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008. Mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
   Merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar utama penyelenggaraan Perhutanan Sosial, termasuk perizinan, kelembagaan, dan pengelolaan usaha Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
   Menjadi regulasi payung dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial secara nasional, mencakup skema, tata cara permohonan, serta hak dan kewajiban pemegang izin.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
   Mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme perizinan, pengelolaan kawasan, pengembangan usaha, serta pendampingan Perhutanan Sosial.

Skema Perhutanan Sosial

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui lima skema utama, yaitu:

1. Hutan Desa (HD)
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
4. Kemitraan Kehutanan
5. Hutan Adat

Kelima skema tersebut disesuaikan dengan karakteristik kawasan hutan, kelembagaan masyarakat, serta tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial diarahkan untuk:

• Memberikan kepastian akses dan hak kelola hutan kepada masyarakat
• Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat
• Mengurangi konflik tenurial di kawasan hutan
• Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup
• Mendorong pengembangan usaha berbasis sumber daya hutan secara berkelanjutan
• Mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan komitmen pengendalian perubahan iklim

Peran Balai Perhutanan Sosial Palembang

Balai Perhutanan Sosial Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan melaksanakan kebijakan Perhutanan Sosial melalui:

• Fasilitasi dan pendampingan kelompok Perhutanan Sosial
• Pembinaan kelembagaan dan usaha Perhutanan Sosial
• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perhutanan Sosial
• Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait

Seluruh pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan dan kebijakan Perhutanan Sosial menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan Perhutanan Sosial mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan.