Statistik Kementerian Kehutanan 2024
Statistik Kementerian Kehutanan Indonesia 2024 bukan sekedar kumpulan data kehutanan dengan deretan angka, tetapi refleksi dari perjalanan, tantangan, dan arah kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Buku ini disusun untuk menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi hutan dan sektor kehutanan di Indonesia: mulai dari luas dan fungsi kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, perkembangan perhutanan sosial dan kebakaran hutan. Disajikan secara visual, ringkas, dan berbasis data valid, buku ini diharapkan menjadi referensi yang mudah dipahami sekaligus kaya informasi.
Statistik Kementerian kehutanan Tahun 2024
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program sepanjang tahun.
LKj ini merekam capaian kinerja utama Perhutanan Sosial, selama tahun 2025 Ditjen Perhutanan Sosial menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola, dan memastikan Perhutanan Sosial memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.
Rencana Keja Tahun 2026 Balai PS Palembang
Balai Perhutanan Sosial Palembang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi turunan dari Rencana Strategis periode 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kinerja balai sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2026.
Laporan Kinerja Balai Perhutanan Sosial Palembang Tahun 2025
Laporan Kinerja Balai Perhutanan Sosial Palembang Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja organisasi secara tepat, jelas dan terukur sesuai dengan Tupoksi Balai Perhutanan Sosial Palembang yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Perhutanan Sosial Palembang tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Balai Perhutanan Sosial Palembang dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2025.