Bandung – Kepala Balai Perhutanan Sosial (PS) Palembang bersama Kepala Seksi Wilayah II menghadiri Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan pada 2–3 Juli 2026 di Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, para Direktur, Kepala Balai Perhutanan Sosial dari seluruh Indonesia, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial.

Pada hari pertama, rapat difokuskan pada evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran semester berjalan. Selain itu, pimpinan menyampaikan arahan strategis mengenai tindak lanjut hasil audit Laporan Keuangan (LK) maupun audit kepatuhan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel.

Dalam forum tersebut, setiap Kepala Balai memaparkan perkembangan pelaksanaan program di wilayah kerja masing-masing, termasuk capaian realisasi anggaran, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah percepatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pada Semester II Tahun Anggaran 2026. Diskusi ditutup dengan penyusunan komitmen bersama dan penajaman strategi guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada hari kedua, seluruh peserta mengikuti kunjungan lapangan ke Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sasaka Patengan di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai contoh praktik baik (best practice) pengelolaan Perhutanan Sosial yang berhasil mengintegrasikan aspek pelestarian hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HKm Sasaka Patengan telah memberikan kontribusi terhadap negara melalui pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor jasa lingkungan serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha berbasis Perhutanan Sosial.

Berbagai kegiatan usaha yang dikembangkan di kawasan tersebut meliputi sektor agroforestri dengan komoditas kopi, alpukat, stroberi, dan lemon, serta sektor jasa lingkungan melalui pengembangan ekowisata berupa wisata alam, area berkemah (camping ground), dan jalur penelusuran hutan (tracking). Pengelolaan tersebut menjadi contoh penerapan Perhutanan Sosial yang mampu menjaga fungsi kawasan hutan sekaligus menciptakan sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam rapat kerja dan kunjungan lapangan ini, Balai Perhutanan Sosial Palembang memperoleh berbagai pembelajaran dan praktik baik yang dapat menjadi referensi dalam memperkuat pelaksanaan program Perhutanan Sosial di wilayah kerja Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Diharapkan hasil kegiatan ini mampu mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pelaksanaan program, serta pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.